KEBIJAKAN KESEHATAN TERHADAP HAK HIDUP SEHAT WARGA MISKIN

DISUSUN OLEH MASRUROH, MAHASISWA S-1 KEPERAWATAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN CIREBON

A.    PANDANGAN  MENTERI

Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2008 bertema Rakyat Sehat, Kualitas Bangsa Meningkat, yang digelar di Jakarta, Rabu, menyoroti berbagai persoalan dunia kesehatan di Tanah Air terutama peran kesehatan dalam pembangunan manusia.
Dalam sambutan di upacara HKN 2008, Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari mengatakan, “Peranan kesehatan dalam pembangunan sumber daya manusia sangatlah besar. Karena kemakmuran suatu bangsa tidak hanya diukur dengan pembangunan fisik, tapi penting juga pembangunan manusianya.”
Lebih lanjut Menkes menjelaskan rakyat adalah kekuatan negara, rakyat merupakan bagian dari ketahanan nasional yang memberikan sumbangan nyata dalam meningkatkan daya saing bangsa khususnya dalam era globalisasi.
“Rakyat sehat adalah juga wujud keuletan dan ketangguhan suatu bangsa yang memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik secara fisik, mental, maupun sosial serta memiliki produktivitas yang tinggi,” kata dia.
Berbagai studi menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara derajat kesehatan masyarakat dengan produktivitas masyarakat, produktivitas inilah yang menjadi perwujudan kualitas sumber daya manusia yang baik, lanjutnya.
“Selanjutnya produktivitas akan memperkuat ketahanan ekonomi suami masyarakat yang pada gilirannya akan memperkuat pula ketahanan bangsa,” ujarnya.

Saat ini, kualitas suatu bangsa diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan komposit dari indikator pendidikan, kesehatan, dan tingkat perekonomian masyarakat.
“Dan IPM Indonesia ternyata masih lebih rendah dari negara-negara ASEAN lainnya. Sebagian besar rakyat kita belum menikmati atau masih rendah kualitas aksesnya terhadap pelayanan kesehatan, hal ini terlihat dari tingginya angka kematian ibu dan bayi serta prevalensi gizi kurang dan buruk,” kata Menkes.
“Dalam momentum peringatan HKN ke-44 tahun 2008 ini kita harus berupaya secara terus menerus untuk melakukan koreksi dan perbaikan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” tambahnya.
Ia melanjutkan, masyarakat termasuk sektor swasta dan dunia usaha melalui kemitraan menjadi faktor kunci dalam menyelesaikan masalah kesehatan, di samping tentu saja peran penyedia layanan kesehatan dan lintas sektor.

 

B.   ANALISA KEBIJAKAN

 

Kemiskinan dan penyakit terjadi saling kait-mengkait, dengan hubungan yang tidak akan pernah putus terkecuali dilakukan intervensi pada salah satu atau kedua sisi, yakni pada kemiskinannya atau penyakitnya . Kemiskinan mempengaruhi kesehatan sehingga orang miskin menjadi rentan terhadap pelbagai macam penyakit, karena mereka mengalami gangguan sebagaiberikut:

menderita gizi buruk,  pengetahuan kesehatan kurang,  perilaku kesehatan kurang, lingkungan pemukiman buruk, biaya kesehatan tidak tersedia, Sebaliknya kesehatan mempengaruhi kemiskinan. Masyarakat yang sehat menekan kemiskinan karena orang yang sehat memiliki kondisi sebagai berikut: produktivitas kerja tinggi,  pengeluaran berobat rendah, investasi dan tabungan memadai, tingkat pendidikan maju, tingkat fertilitas dan kematian rendah,  stabilitas ekonomi mantap .

 

C.   SEBAB AKIBAT

Beberapa data empiris global menemukan hubungan sebagai berikut:
Kematian bayi keluarga miskin tiga kali lebih tinggi dari keluarga tidak miskin
Kematian balita keluarga miskin lima kali lebih tinggi dari keluarga tidak miskin . Pertumbuhan ekonomi negara dengan tingkat kesehatan lebih baik (IMR antara 50-100/1000 kelahiran hidup) adalah 37 kali lebih tinggi dibandingkan dengan negara dengan tingkat kesehatan lebih buruk (IMR>150/1000 kelahiran hidup).

 

D.   SOLUSI

Uraian tentang alasan pentingnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, merupakan dorongan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan keharusan mutlak untuk melaksanakan upaya peningkatan status kesehatan penduduk miskin. Apalagi, memasuki era globalisasi ini, untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara dituntut daya saing yang memerlukan sumberdaya manusia dengan kuantitas dan kualitas tinggi.
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin mempunyai arti penting karena 3 alasan pokok:

1.       Menjamin terpenuhinya keadilan sosial bagi masyarakat miskin, sehingga   pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin mutlak mengingat kematian bayi dan kematian balita 3 kali dan 5 kali lebih tinggi dibanding pada keluarga tidak miskin. Di sisi lain penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat miskin, dapat mencegah 8 juta kematian sampai tahun 2010.

2.       Untuk kepentingan politis nasional yakni menjaga keutuhan integrasi    bangsa dengan meningkatkan upaya pembangunan (termasuk kesehatan) di daerah miskin dan kepentingan politis internasional untuk menggalang kebersamaan dalam memenuhi komitmen global guna mnurunkan kemiskinan melalui upaya kesehatan bagi keluarga miskin.

3.         Hasil studi menunjukan bahwa kesehatan penduduk yang baik,   pertumbuhan ekonomi akan baik pula dengan demikian upaya mengatasi kemiskinan akan lebih berhasil.

D. STRATEGI

Upaya-upaya pelayanan kesehatan penduduk miskin, memerlukan penyelesaian menyeluruh dan perlu disusun strategi serta tindak pelaksanaan pelayanan kesehatan yang peduli terhadap penduduk miskin. Pelayanan kesehatan peduli penduduk miskin meliputi upaya-upaya sebagai berikut:
1. Membebaskan biaya kesehatan dan mengutamakan masalah-masalah kesehatan yang banyak diderita masyarakat miskin seperti TB, malaria, kurang gizi, PMS dan pelbagai penyakit infeksi lain dan kesehatan lingkungan.
2. Mengutamakan penanggulangan penyakit penduduk tidak mampu
3. Meningkatkan penyediaan serta efektifitas pelbagai pelayanan kesehatan masyarakat yang bersifat non personal seperti penyuluhan kesehatan, regulasi pelayanan kesehatan termasuk penyediaan obat, keamanan dan fortifikasi makanan, pengawasan kesehatan lingkungan serta kesehatan dan keselamatan kerja.
4. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan penduduk tidak mampu
5. Realokasi pelbagai sumber daya yang tersedia dengan memprioritaskan pada daerah miskin
6. Meningkatkan partisipasi dan konsultasi dengan masyarakat miskin. Masalah kesehatan masyarakat bukan masalah pemerintah saja melainkan masalah masyarakat itu sendiri karena perlu dilakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin.

 
E. PENYELESAIAN  JAMINAN HUKUM

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 23/ 1992 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Derajat kesehatan masyarakat miskin berdasarkan indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia, masih cukup tinggi, yaitu AKB sebesar 26,9 per 1000 kelahiran hidup dan AKI sebesar 248 per 100.000 kelahiran hidup serta Umur Harapan Hidup 70,5 Tahun (BPS 2007). Derajat kesehatan masyarakat miskin yang masih rendah tersebut diakibatkan karena sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Kesulitan akses pelayanan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tidak adanya kemampuan secara ekonomi dikarenakan biaya kesehatan memang mahal. Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sejak tahun 2005 telah diupayakan untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut melalui pelaksanaan kebijakan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin. Program ini diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan melalui penugasan kepada PT Askes (Persero) berdasarkan SK Nomor 1241/Menkes /SK/XI/2004, tentang penugasan PT Askes (Persero) dalam pengelolaan program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin. Program ini dalam perjalanannya terus diupayakan untuk ditingkatkan melalui perubahan-perubahan sampai dengan penyelenggaraan program tahun 2008.. Perubahan mekanisme yang mendasar adalah adanya pemisahan peran pembayar dengan verifikator melalui penyaluran dana langsung ke Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dari Kas Negara, penggunaan tarif paket Jaminan Kesehatan Masyarakat di RS, penempatan pelaksana verifikasi di setiap Rumah Sakit, pembentukan Tim Pengelola dan Tim Koordinasi di tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota serta penugasan PT Askes (Persero) dalam manajemen kepesertaan. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penjaminan terhadap masyarakat miskin yang meliputi sangat miskin, miskin dan mendekati miskin, program ini berganti nama menjadi JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT yang selanjutnya disebut JAMKESNAS dengan tidak ada perubahan jumlah sasaran.

 

I.                          MANFAAT KEBIJAKAN JAMKESNAS

Pembiayaan kesehatan yang kuat, stabil dan berkesinambungan memegang peranan yang amat vital untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai berbagai tujuan penting dari pembangunan kesehatan di suatu negara diantaranya adalah pemerataan pelayanankesehatan dan akses (equitable access to health care) dan pelayanan yang berkualitas (assured quality) . Oleh karena itu reformasi kebijakan kesehatan di suatu negara seyogyanya memberikan fokus penting kepada kebijakan pembiayaan kesehatan untuk menjamin terselenggaranya kecukupan (adequacy), pemerataan (equity), efisiensi (efficiency) dan efektifitas (effectiveness) dari pembiayaan kesehatan itu sendiri. Perencanaan dan pengaturan pembiayaan kesehatan yang memadai (health care financing) akan menolong pemerintah di suatu negara untuk dapat memobilisasi sumber-sumber pembiayaan kesehatan, mengalokasikannya secara rasional serta menggunakannya secara efisien dan efektif. Kebijakan pembiayaan kesehatan yang mengutamakan pemerataan serta berpihak kepada masyarakat miskin (equitable and pro poor health policy) akan mendorong tercapainya akses yang universal.

Agar memperoleh kesemputnaan kebijakan yang berkiblat rakyat, maka perlu menyatukan sikap dan keputusan adil dan bijaksana, maka kita lihat manfaat dan nilainya

Tujuan Penyelenggaraan JAMKESMAS

Tujuan Umum :
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.
Tujuan Khusus:
a. Meningkatnya cakupan masyarakat miskin dan tidak mampu yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan di Rumah Sakit
b. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
c. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
Sasaran
Sasaran program adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di seluruh Indonesia sejumlah 76,4 juta jiwa, tidak termasuk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnyA

SUMBER :

www.kompas.com

http://www.kebijakankesehatan.co.cc/2008/11/tentang-jaminan-kesehatan- masyarakat.html

TUGAS KULIAH KEPERAWATAN

KEBIJAKAN KESEHATAN

http://www.kebijakankesehatan.co.cc/2008_11_01_archive.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEBIJAKAN KESEHATAN

TERHADAP  HAK  HIDUP  SEHAT WARGA  MISKIN

DISUSUN OLEH MASRUROH, MAHASISWA S-1 KEPERAWATAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN CIREBON

A.    PANDANGAN  MENTERI

 

Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2008 bertema Rakyat Sehat, Kualitas Bangsa Meningkat, yang digelar di Jakarta, Rabu, menyoroti berbagai persoalan dunia kesehatan di Tanah Air terutama peran kesehatan dalam pembangunan manusia.
Dalam sambutan di upacara HKN 2008, Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari mengatakan, “Peranan kesehatan dalam pembangunan sumber daya manusia sangatlah besar. Karena kemakmuran suatu bangsa tidak hanya diukur dengan pembangunan fisik, tapi penting juga pembangunan manusianya.”
Lebih lanjut Menkes menjelaskan rakyat adalah kekuatan negara, rakyat merupakan bagian dari ketahanan nasional yang memberikan sumbangan nyata dalam meningkatkan daya saing bangsa khususnya dalam era globalisasi.
“Rakyat sehat adalah juga wujud keuletan dan ketangguhan suatu bangsa yang memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik secara fisik, mental, maupun sosial serta memiliki produktivitas yang tinggi,” kata dia.
Berbagai studi menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara derajat kesehatan masyarakat dengan produktivitas masyarakat, produktivitas inilah yang menjadi perwujudan kualitas sumber daya manusia yang baik, lanjutnya.
“Selanjutnya produktivitas akan memperkuat ketahanan ekonomi suami masyarakat yang pada gilirannya akan memperkuat pula ketahanan bangsa,” ujarnya.

Saat ini, kualitas suatu bangsa diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan komposit dari indikator pendidikan, kesehatan, dan tingkat perekonomian masyarakat.
“Dan IPM Indonesia ternyata masih lebih rendah dari negara-negara ASEAN lainnya. Sebagian besar rakyat kita belum menikmati atau masih rendah kualitas aksesnya terhadap pelayanan kesehatan, hal ini terlihat dari tingginya angka kematian ibu dan bayi serta prevalensi gizi kurang dan buruk,” kata Menkes.
“Dalam momentum peringatan HKN ke-44 tahun 2008 ini kita harus berupaya secara terus menerus untuk melakukan koreksi dan perbaikan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” tambahnya.
Ia melanjutkan, masyarakat termasuk sektor swasta dan dunia usaha melalui kemitraan menjadi faktor kunci dalam menyelesaikan masalah kesehatan, di samping tentu saja peran penyedia layanan kesehatan dan lintas sektor.

 

B.   ANALISA KEBIJAKAN

 

Kemiskinan dan penyakit terjadi saling kait-mengkait, dengan hubungan yang tidak akan pernah putus terkecuali dilakukan intervensi pada salah satu atau kedua sisi, yakni pada kemiskinannya atau penyakitnya . Kemiskinan mempengaruhi kesehatan sehingga orang miskin menjadi rentan terhadap pelbagai macam penyakit, karena mereka mengalami gangguan sebagaiberikut:

menderita gizi buruk,  pengetahuan kesehatan kurang,  perilaku kesehatan kurang, lingkungan pemukiman buruk, biaya kesehatan tidak tersedia, Sebaliknya kesehatan mempengaruhi kemiskinan. Masyarakat yang sehat menekan kemiskinan karena orang yang sehat memiliki kondisi sebagai berikut: produktivitas kerja tinggi,  pengeluaran berobat rendah, investasi dan tabungan memadai, tingkat pendidikan maju, tingkat fertilitas dan kematian rendah,  stabilitas ekonomi mantap .

 

C.   SEBAB AKIBAT

Beberapa data empiris global menemukan hubungan sebagai berikut:
Kematian bayi keluarga miskin tiga kali lebih tinggi dari keluarga tidak miskin
Kematian balita keluarga miskin lima kali lebih tinggi dari keluarga tidak miskin . Pertumbuhan ekonomi negara dengan tingkat kesehatan lebih baik (IMR antara 50-100/1000 kelahiran hidup) adalah 37 kali lebih tinggi dibandingkan dengan negara dengan tingkat kesehatan lebih buruk (IMR>150/1000 kelahiran hidup).

 

D.   SOLUSI

Uraian tentang alasan pentingnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, merupakan dorongan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan keharusan mutlak untuk melaksanakan upaya peningkatan status kesehatan penduduk miskin. Apalagi, memasuki era globalisasi ini, untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara dituntut daya saing yang memerlukan sumberdaya manusia dengan kuantitas dan kualitas tinggi.
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin mempunyai arti penting karena 3 alasan pokok:

1.       Menjamin terpenuhinya keadilan sosial bagi masyarakat miskin, sehingga   pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin mutlak mengingat kematian bayi dan kematian balita 3 kali dan 5 kali lebih tinggi dibanding pada keluarga tidak miskin. Di sisi lain penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat miskin, dapat mencegah 8 juta kematian sampai tahun 2010.

2.       Untuk kepentingan politis nasional yakni menjaga keutuhan integrasi    bangsa dengan meningkatkan upaya pembangunan (termasuk kesehatan) di daerah miskin dan kepentingan politis internasional untuk menggalang kebersamaan dalam memenuhi komitmen global guna mnurunkan kemiskinan melalui upaya kesehatan bagi keluarga miskin.

3.         Hasil studi menunjukan bahwa kesehatan penduduk yang baik,   pertumbuhan ekonomi akan baik pula dengan demikian upaya mengatasi kemiskinan akan lebih berhasil.

D. STRATEGI

Upaya-upaya pelayanan kesehatan penduduk miskin, memerlukan penyelesaian menyeluruh dan perlu disusun strategi serta tindak pelaksanaan pelayanan kesehatan yang peduli terhadap penduduk miskin. Pelayanan kesehatan peduli penduduk miskin meliputi upaya-upaya sebagai berikut:
1. Membebaskan biaya kesehatan dan mengutamakan masalah-masalah kesehatan yang banyak diderita masyarakat miskin seperti TB, malaria, kurang gizi, PMS dan pelbagai penyakit infeksi lain dan kesehatan lingkungan.
2. Mengutamakan penanggulangan penyakit penduduk tidak mampu
3. Meningkatkan penyediaan serta efektifitas pelbagai pelayanan kesehatan masyarakat yang bersifat non personal seperti penyuluhan kesehatan, regulasi pelayanan kesehatan termasuk penyediaan obat, keamanan dan fortifikasi makanan, pengawasan kesehatan lingkungan serta kesehatan dan keselamatan kerja.
4. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan penduduk tidak mampu
5. Realokasi pelbagai sumber daya yang tersedia dengan memprioritaskan pada daerah miskin
6. Meningkatkan partisipasi dan konsultasi dengan masyarakat miskin. Masalah kesehatan masyarakat bukan masalah pemerintah saja melainkan masalah masyarakat itu sendiri karena perlu dilakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin.

 
E. PENYELESAIAN  JAMINAN HUKUM

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 23/ 1992 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Derajat kesehatan masyarakat miskin berdasarkan indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia, masih cukup tinggi, yaitu AKB sebesar 26,9 per 1000 kelahiran hidup dan AKI sebesar 248 per 100.000 kelahiran hidup serta Umur Harapan Hidup 70,5 Tahun (BPS 2007). Derajat kesehatan masyarakat miskin yang masih rendah tersebut diakibatkan karena sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Kesulitan akses pelayanan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tidak adanya kemampuan secara ekonomi dikarenakan biaya kesehatan memang mahal. Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sejak tahun 2005 telah diupayakan untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut melalui pelaksanaan kebijakan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin. Program ini diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan melalui penugasan kepada PT Askes (Persero) berdasarkan SK Nomor 1241/Menkes /SK/XI/2004, tentang penugasan PT Askes (Persero) dalam pengelolaan program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin. Program ini dalam perjalanannya terus diupayakan untuk ditingkatkan melalui perubahan-perubahan sampai dengan penyelenggaraan program tahun 2008.. Perubahan mekanisme yang mendasar adalah adanya pemisahan peran pembayar dengan verifikator melalui penyaluran dana langsung ke Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dari Kas Negara, penggunaan tarif paket Jaminan Kesehatan Masyarakat di RS, penempatan pelaksana verifikasi di setiap Rumah Sakit, pembentukan Tim Pengelola dan Tim Koordinasi di tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota serta penugasan PT Askes (Persero) dalam manajemen kepesertaan. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penjaminan terhadap masyarakat miskin yang meliputi sangat miskin, miskin dan mendekati miskin, program ini berganti nama menjadi JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT yang selanjutnya disebut JAMKESNAS dengan tidak ada perubahan jumlah sasaran.

 

I.                          MANFAAT KEBIJAKAN JAMKESNAS

Pembiayaan kesehatan yang kuat, stabil dan berkesinambungan memegang peranan yang amat vital untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai berbagai tujuan penting dari pembangunan kesehatan di suatu negara diantaranya adalah pemerataan pelayanankesehatan dan akses (equitable access to health care) dan pelayanan yang berkualitas (assured quality) . Oleh karena itu reformasi kebijakan kesehatan di suatu negara seyogyanya memberikan fokus penting kepada kebijakan pembiayaan kesehatan untuk menjamin terselenggaranya kecukupan (adequacy), pemerataan (equity), efisiensi (efficiency) dan efektifitas (effectiveness) dari pembiayaan kesehatan itu sendiri. Perencanaan dan pengaturan pembiayaan kesehatan yang memadai (health care financing) akan menolong pemerintah di suatu negara untuk dapat memobilisasi sumber-sumber pembiayaan kesehatan, mengalokasikannya secara rasional serta menggunakannya secara efisien dan efektif. Kebijakan pembiayaan kesehatan yang mengutamakan pemerataan serta berpihak kepada masyarakat miskin (equitable and pro poor health policy) akan mendorong tercapainya akses yang universal.

Agar memperoleh kesemputnaan kebijakan yang berkiblat rakyat, maka perlu menyatukan sikap dan keputusan adil dan bijaksana, maka kita lihat manfaat dan nilainya

Tujuan Penyelenggaraan JAMKESMAS

Tujuan Umum :
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.
Tujuan Khusus:
a. Meningkatnya cakupan masyarakat miskin dan tidak mampu yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan di Rumah Sakit
b. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
c. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
Sasaran
Sasaran program adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di seluruh Indonesia sejumlah 76,4 juta jiwa, tidak termasuk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMBER :

 

www.kompas.com

 

http://www.kebijakankesehatan.co.cc/2008/11/tentang-jaminan-kesehatan- masyarakat.html

 

http://www.kebijakankesehatan.co.cc/2008_11_01_archive.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: